Dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaan di suatu kampus, perlu adanya aturan dasar yang sah untuk mengatur berjalannya aktivitas kemahasiswaan. Aturan tersebut bisa saja berupa undang undang ataupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Keberadaan aturan tersebut menjadi dasar bagi aturan-aturan yang lainnya yang artinya posisi aturan dasar tersebut paling tinggi. Aturan tersebut sama seperti berlakunya UUD 1945 yang menjadi hukum dasar Negara Indonesia.
Sama seperti kampus lain pada umumnya, KBM FH Untan juga memiliki aturan dasar berbentuk AD/ART yang pertama kali disahkan pada 2 September di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura oleh DPM bersama Presiden Mahasiswa.
Pada mulanya Fakultas Hukum Untan belum memiliki hukum dasar yang mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan. Gagasan ini bermula pada kesadaran pengurus DPM periode 2019/2020 bahwa perlu adanya regulasi dasar yang mengatur berjalannya fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Organisasi Kemahasiswaan dan aktivitas kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Kemudian pada saat DPM FH Untan melaksanakan Program Penyerapan Aspirasi 2019 yang pada saat itu mendapatkan banyak aspirasi dari mahasiswa bahwa perlu adanya suatu hukum dasar di tingkat kemahasiswaan FH Untan. Tujuannya agar berjalannya fungsi BEM dan DPM dapat diawasi dan dipantau langsung oleh mahasiswa. Tujuan yang lebih penting adalah agar pemerintahan kemahasiswaan Fakultas Hukum dapat berjalan lebih terstruktur dan jelas.
Untuk menciptakan hukum dasar tersebut, Komisi A (Legislasi dan Pengawasan) yang dipimpin oleh Grenaris Haulian Siadari membentuk suatu tim untuk membuat Rancangan AD/ART KBM FH UNTAN yang nantinya akan dibahas bersama oleh seluruh anggota DPM.
Setelah beberapa bulan mempersiapkan Rancangan AD/ART, pada tanggal 8 November 2019 DPM mengadakan Rapat I pembahasan Rancangan AD/ART KBM FH UNTAN yang kemudian dilanjutkan pada Rapat II yang dilaksanakan pada 15 November 2019 di Ruang Video Conference FH UNTAN.
Setelah melakukan pembahasan dalam forum DPM, maka telah jadi draft RAD/ART KBM FH Untan yang telah disepakati bersama untuk selanjutnya disahkan bersama dengan Presiden Mahasiswa. Rencana pengesahan telah diatur bersama dan akan dilaksanakan pada awal tahun 2020.
Namun belum sempat melaksanakan pengesahan, memasuki pertengahan bulan Maret 2020, pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia hingga ke Pontianak Kalimantan Barat. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing dan work from home yang pada akhirnya perkuliahan dilaksanakan secara daring/online. Karena perkuliahan dilaksanakan secara online, maka kegiatan kemahasiswaan pun dilaksaakan secara online maka pengesahan AD/ART pun ditunda sampai waktu yang belum ditentukan pada saat itu.
Memasuki pertengahan tahun pemerintah menerapkan kebijakan new normal yang memberikan sedikit kelonggaran. Sehingga berdasarkan kesepakatan bersama dan keputusan bersama AD/ART KBM FH Untan yang pengesahannya sempat ditunda akan dilaksanakan. Akhirnya pengesahan tersebut dilaksanakan pada 2 November 2020 oleh DPM bersama Presiden Mahasiswa didepan Wakil Dekan III dengan menerapkan protokol kesehatan.
 |
| Pengesahan AD/ART KBM FH Untan, 2 November 2020, Fakultas Hukum Untan |
Pasca disahkannya AD/ART tersebut maka DPM segera melaksanakan sosialisasi dengan mengupload AD/ART tersebut di akun media sosial DPM FH Untan yang tujuannya agar dapat dilihat oleh seluruh mahasiswa.
0 komentar:
Posting Komentar